Terms & Conditions

1Conditions of Use

Layanan SÃDIQ disediakan sebagai infrastruktur kepercayaan digital — sebuah utility tool yang berdiri di belakang layar untuk memperkuat kepercayaan publik atas nama instansi Anda. Dengan mengakses platform ini, Anda menerima seluruh ketentuan, syarat, dan pemberitahuan yang tercantum di sini tanpa modifikasi.

2Overview & Lisensi Penggunaan

SÃDIQ memberikan hak terbatas, tidak eksklusif, dan tidak transferabel kepada Institusi/Pengguna untuk mengakses platform sebagai alat bantu kriptografi pihak ketiga untuk kebutuhan internal bisnis Anda.

• Tool-Oriented: SÃDIQ tidak mendikte bagaimana instansi mengelola administrasi internal. Kami adalah jembatan teknologi, bukan sistem manajemen data sekolah.
• White-Label Experience: Setiap instansi memiliki identitas dan nilai kebanggaan sendiri. Platform bertindak senyap di balik layar untuk memperkuat kepercayaan publik atas nama instansi tersebut.
• Pengguna dilarang melakukan rekayasa balik (reverse engineer), memodifikasi, atau mendistribusikan ulang kode platform tanpa izin tertulis.

3Data Integrity & Blockchain Transparency

Setiap dokumen yang diterbitkan melalui SÃDIQ memenuhi prinsip Proof of Truth:

Kami menggunakan Polygon Mainnet untuk mengunci sidik jari digital (SHA-256) secara on-chain, dan Arweave Permaweb untuk menyimpan manifest data secara permanen. Blockchain dan kriptografi hanyalah mekanisme — SÃDIQ adalah tentang kebenaran yang dapat dibuktikan.

4Data Sovereignty & Ownership

Kedaulatan Instansi Mutlak. SÃDIQ bukan pemilik data Anda.

• Instansi memiliki kendali penuh atas data mentah yang diinput ke platform.
• SÃDIQ tidak mengklaim kepemilikan atas konten, logo, atau identitas visual instansi.
• Halaman verifikasi publik menampilkan identitas instansi penerbit (logo, warna tema, nama), bukan identitas platform SÃDIQ.
• Kami tidak menjual, membagikan, atau memonetisasi data instansi kepada pihak ketiga.

5Permanence Guarantee & Fallback

Keabadian data adalah janji inti kami. SÃDIQ menyediakan tiga jalur verifikasi:

1. Jalur Utama (QR Code): Scan QR → Landing Page Validasi Publik → data dari Blockchain.
2. Jalur Darurat (Arweave Permaweb): Jika server utama mati, verifikasi tetap dapat dilakukan melalui halaman validator darurat yang di-deploy secara permanen di jaringan Arweave.
3. Verifikasi Mandiri Independen: Siapa pun dapat menghitung SHA-256 sendiri menggunakan kalkulator publik dan mencocokkan dengan hash di sertifikat — tanpa memercayai platform mana pun.

Bahkan dalam skenario di mana SÃDIQ tidak lagi beroperasi, bukti keaslian dokumen Anda tetap dapat diverifikasi secara independen dan abadi.

6Penyesuaian Harga & Transaksi

"No Paywall, No Lock-in, Just Pure Utility."

• Tidak ada biaya langganan bulanan. Instansi hanya membayar saat menggunakan alat (cetak massal) melalui model kuota prabayar (prepaid quota).
• Sadiq berhak mengubah struktur harga kuota penerbitan dokumen di halaman Pricing sewaktu-waktu. Perubahan harga tidak berlaku surut untuk kuota yang telah dibeli.
• Seluruh transaksi diproses dalam mata uang Rupiah (IDR) melalui payment gateway resmi.
• Transparansi Biaya Gas: Harga kuota all-in mencakup biaya penyimpanan Arweave dan biaya gas Polygon. Tidak ada biaya tersembunyi.

7Batasan Tanggung Jawab (Disclaimer)

SÃDIQ bertindak sebagai infrastruktur pencatatan data integritas kriptografisecara on-chain pada jaringan Blockchain. Kami adalah alat, bukan otoritas.

• Kami tidak bertanggung jawab atas legalitas substantif atau kebenaran isi data mentah yang diinput oleh instansi pengguna. SÃDIQ membuktikan bahwa data telah sah diterbitkan pada waktu tertentu, bukan memvalidasi kebenaran substansi data itu sendiri.
• Kesalahan input data oleh pengguna (misal: salah nama, salah tanggal, salah nomor identitas) berada di luar tanggung jawab platform.
• Kami tidak menjamin ketersediaan 100% server utama, namun menjamin keabadian data melalui jalur fallback Arweave Permaweb yang tidak bergantung pada operasional kami.

8Hukum yang Berlaku

Syarat dan ketentuan ini diatur dan ditafsirkan sesuai dengan hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Setiap perselisihan yang timbul dari penggunaan layanan ini akan diselesaikan secara musyawarah. Jika tidak tercapai kesepakatan, penyelesaian dilakukan melalui mekanisme hukum yang berlaku di wilayah hukum Republik Indonesia.